Inilah biznis temporary mengiurkan di tahun politik 2019 nanti. Paling tidak, bila Anda punya relasi dan punya nyali, puluhan juta hingga ratusan juta dalam waktu singkat dapat Anda kantongi. Modalnya? Cuma relasi dan meyakinkan pada politisi yang ingin mencari rezeki bertengger mempertahankan kursi.
Bagi pebiznis musiman, barangkali menjadi pengerah tenaga kerja, memiliki resiko sangat tinggi ketimbang jadi penggerah unjuk gigi demonstrans bayaran. Selain tak beresiko merugi, menjadi pengerah gerakan demonstrasi bayaran, bisa jadi faktor memiliki peluang tingi di musim politik ngablak terbuka seperti ini.
Apalagi bila Anda memiliki jaringan aktivis mahasiswa dan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) zaman now, perkara duit akan mengalir deras. Apalagi bila menggandeng selebiritas yang udah kagak laku di dunia infotaimen, tapi punya keberanian tampil beda, jangan ditanya kantong penyelenggara akan robek.
Demonstrans bayaran, itulah nama komoditas ekonomi bernuansa politik jelang pemilihan legeslatif hingga pemilihan presiden (Pilpres) dipastikan laku keras. Meski tidak popular di kalangan aktivis asli tahun 90-an ketika menumbangkan rezim orde baru. Sebut saja salah satu aktivis penggiat LBH yang hingga kini masih mengawal gerakan prodemokrasi, Trisasongko, menyatakan keheranannya maraknya demonstrasi bayaran megapa justru negara ini telah terbebas dari rezim otoriter orde baru.
Fenomena menyedihkan itu, ujar Trisasongko lebih lanjut, bukan hanya intens digerakkan pengerah unjukrasa bayaran, tetapi juga telah pula merembet ke dalam gerakan para aktivis mahasiswa di dalam kampus negeri maupun swasta. Biasanya mereka memiliki jaringan dengan senior aktivis himpunan mahasiswa di dalam kampus. Meski tidak selalu mengusung kepentingan mantan aktivis gerakan mahasiswa masa lalu, tetapi telah pula disusupi oleh pengerah demonstran ke dalam kampus, yang semestinya steril.
Dari sejarahnya mahasiswa selalu tidak pernah ketinggalan dalam menorehkan perubahan tanpa bayaran. Tidak sedikit juga sejarah dibuatnya. Terakhir, Soeharto dijatuhkan dari tampuk pimpinan di negri ini juga melibatkan peranserta aktivis mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran tanpa dibayar di Indonesia.
Kejatuhan Soeharto, waktu itu, lantaran didukung aksi unjukrasa di berbagai kota besar di Indonesia yang dilakukan para aktivis mahasiswa, siapa yang menampik peran mahasiswa saat itu. Saat Soeharto dilengserkan, mahasiswa menjadi satu-satunya pemompa semangat perlawanan melakukan aksi demonstrasi berhari-hari, hingga sang diktator jenderal bintang lima tumbang.
Bahkan waktu itu gerakan mahasiswa dianggap sakral sebagai anjing penjaga bagi perubahan politik di negeri ini. Sedikit saja terlihat terdapat aksi gerakan melenceng dari agenda reformasi yang telah mereka sepakati bersama, mereka akan mengeluarkan dari komunitas aksi gerakan perlawanan menentang kekuatan otoriter dalam agenda aksi jalanan yang terkoordinir.
Tetapi setelah pasca 98, mahasiswa sudah kehilangan giginya, untuk meneruskan agenda menjaga ‘marwah’ gerakan aksi tanpa bayaran. Mahasiswa seperti macan ompong. Sifat kritis melalui ruang demonstrasi atau biasa disebut aksi jalanan murni tanpa bayaran, mulai redup. Sekalipun ada hanya sedikit dan segelintir orang kalu dilihat dari kuantitas.
Lalu pertanyaanya, kemana mahsiswa sekarang? Biaya kuliah yang tinggi dan tuntutan menyelesaikan kuliah sekarang menghantui benak mahasiswa. Mahasiswa berusaha untuk mancari biaya sendiri. Obyekan yang ada dikerjakan hanya sekedar untuk mambayar kuliah dan uang saku. Tapi apa jadinya kalau mahasiswa ngobyek mengkomersialkan aksi demonstrasi?
Kepentingan politik tuntutan perut membuat melakukan obyek seperti itukah? Gerakan mahasiswa yang dibangun derai airmata, darah dan bahkan nyawa mulai tercemari dengan aneka ragam titipan kepentingan. Istilah “demo bayaran” atau “isu titipan” dan sebagainya menghinggapi gerakan mahasiswa.
Sikap independen dan objektif yang menjadi keharusan dalam perjuangannya tak lagi dijalankan idealis. Dan lebih ironis lagi, seringkali kita dengar banyak dari gerakan mahasiswa yang “melacurkan diri” hanya karena tuntutan perut, ansich. Pertanyaannya kemudian ada apa dengan gerakan mahasiswa?
Sebut saja Rachmawan salah satu mantan mahasiswa di Jakarta, mengakui pernah menjadi makelar aksi-aksi di Jakarta. Menurutnya, sejak aksi 1998 gerakan mahasiswa yang masih idealis, jarang kita temui. Entah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok mahasiswa aktivis ekstrakulikuler atau bukan, mereka menerima bayaran.
“Tergantung isu yang diangkat. Bahkan sekarang bahkan berani pasang harga bila mendapat order demonstrasi. Semakin banyak jumlah mahasiswa, semakin tinggi bayarannya,” ujar dia, “kalau dulu sewaktu numbangin Soeharto, kita gak pernah dapat. Karena memang tujuannya utamanya kejatuhan presiden.”
Bahkan, menurut Rachmawan, yang dulunya getol ikut menumbangkan diktator Soeharto, sekarang setelah tak lagi berstatus mahasiswa dan membawa jaket almamater mereka justru bergabung dengan partai pendukung sang dictator. “Dulu, dia getol ikut menumbangkan Soeharto, tetapi setelah tidak lagi menjadi mahasiswa, ikutan menjadi salah satu penyalur gerakan pencari order demonstran.”
Layaknya event organizer profesional, para pengerak demonstran bayaran memiliki rate tertentu dengan mekanisme terstruktur rapi-jali. Setiap orang yang mendapat order melakukan demonstran cukup dikendalikan oleh koodinator lapangan alias korlap bayaran. Sang broker event organizer pendemo cukup memberi instruksi, kapan waktu dilakukan demonstrasi, berapa massa yang akan digerakkan, spanduk dan pamflet maupun perlu-tidaknya diliput media, semua bertarif.
Mengenai siapa yang menjadi oratornya, bagaimana spanduknya, pamfletnya, hal itu menjadi urusan si makelar. Termasuk, apakah aksi mereka bisa diliput media massa atau tidak. Makelar mengurus fasilitasnya, sementara tokoh-tokoh tadi mengurus massanya saja. Yang penting, massa datang dan ikuti perintah orator di lapangan. Setelah itu, mereka bisa terima uangnya kontan.
Berapa tarif bayaran para pendemo? Menurut Wawan Suwarman, tergantung jumlah simpul masa yang akan digerakkan. Di Jakarta menggerakkan massa dengan menyewa satu bus metromini dipatok tarif sekitar 500 ribu, kalau bus besar seperti Mayasari Bakti bisa sekitar 750 ribu. “Kalau mereka minta yang demo itu mahasiswa, kami minta 50 ribu per orang buat biaya makan dan transport pulang-balik. Kalau sampai malam aksinya bisa-bisa kami minta 125 ribu,” ujar dia, “malamnya cukup diberi air gelas kemasan.”
Tarif lain diterapkan bila yang diminta massa demonstran dari kalangan professional. Sebenarnya juga tidak sulit, ujar dia menambahkan, tingga kami menghubungi saja ormas ini dan ormas itu. Satu ormas yang sudah terkenal dan punya nama biasanya memiliki onderbouw lebih dari 25 ormas lainnya.
“Mereka bisa mengerahkan hingga belasan ribu atau puluhan ribu orang. Termasuk ormas mahasiswa di Jakarta,” ujar Suwarman, “Asal mereka dapat uang, semua bisa selesai, apalagi kalau sampai diberiakan atribut seperti kaos, ataupun seragam. Mereka sudah senang, hitung-hitung nambahin koleksi baju, mumpung segalanya semua di Jakarta serba mahal. Kalau di daerah saya tidak tahu ratenya.”
Menurut pengalaman Wawan Suwarman, mengerahkan demonstran bukan perkara sulit bila yang diminta berunjuk rasa mereka kaum marginal. Tinggal datang ke daerah kumuh, bantaran kali, rel kereta api atau pasar. “Penggangguran merupakan massa potensial yang bisa dikerahkan untuk ikut-ikutan demonstrasi bayaran. Gak perlu susah-susah berkkoar-koar. Punya duit cari broker demo, sudah!”
No Comment