Posts in tag

Raperda


Pansus DPRD Solo Selesaikan 18 Raperda Jadi Perda

Read More

Perda Bantuan Hukum Rakyat Miskin, Siapa Berhak Menikmati?

Read More

Walikota Solo: “Membangun Tanpa IMB Dirobohkan’’

Read More

Tidak sedikit warga masyarakat yang mengetahui secara pasti tugas, kewajiban dan tanggungjawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo.  Salah satu dari tiga fungsi annggota dewan sebagai representasi wakil rakyat yaitu membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan daerah. Setidaknya anggota Panitia Khusus (Pansus) di DPRD dalam menjalankan fungsi legeslasi …

Menjadi warga miskin adakalanya diuntungkan, tetapi acap justru mencilakakan. Tidak hanya persoalan status yang disandang sebagai rakyat kecil terstempel wong melarat, tetapi juga kucuran bantuan pemerintah yang mestinya diterima kadang malah tersendat. Tak hanya sekali pemerintah kota (Pemkot) Solo menggulirkan kebijakan mengentaskan kemiskinan, namun tak jarang malah terbengkelai. Meski didorong dengan berbagai Peraturan Daerah (Perda), …

Peraturan Daerah (Perda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sedang dirancang atas inisiaf anggota DPRD Kota Surakarta merupakan implementasi pengetatan aturan untuk menambah APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).  Meskipun sebenarnya berbagai aturan terkait dengan izin pendirian bangunan telah ada sebelumnya. Seperti misalnya peraturan izin mendirikan tower telekomunikasi dan izin menancapkan papan iklan, menurut wakil ketua Pansus, masih …

Sebagai sumber pembiayaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta, tidak ada kata lain selain peningkatan pajak daerah. Pemerintah Kota Surakarta memiliki kewenangan menarik pajak pada setiap orang dan/atau badan, dan bersifat memaksa berdasar undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi pembayar pajak, digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan …