Kerja Ogah-Ogahan, Gaji Dan Tunjangan Gede, Jangan Dipilih

Seorang mantan aktivis mahasiswa dan aktif dalam gerakan reformasi, sewot setengah mati saat dirinya melakukan liputan ke gedung DPRD Kota Solo. Ia mengaku muak melihat polah-tingkah anggota dewan perwakilan rakyat, yang dulu dipilihnya dalam pemilihan umum legeslatif tahun lalu. Bukan lantaran dirinya tak kebagian cuan ketika melakukan pengamatan lapangan saat menjadi salah satu pengamat yang dikontrak lembaga international, tetapi jengkel karena berulangkali saat berkunjung ke kantor itu, dirinya jarang bertemu dengan mereka

*Anggota DPRD seharusnya malu dengan pemilihnya di Dapil kerja ogah-ogahan*

Sebenarnya hal itu telah disadarinya, lantaran jurnalis lain yang ‘ngepos’ di gedung itu telah bisik-bisik, bakal tidak akan bertemu dengan anggota dewan. Namun ia mengaku tidak percaya imbauan rekan jurnalis yang sering melakukan liputan di DPRD Solo, dan ingin membuktikannya. Benar saja! Dirinya jarang guabrusan nemui anggota dewan yang mestinya, sebagai wakil rakyat, sudah semestinya, harus bekerja di kantor dewan, karena mereka digaji menggunakan duit negara dari pajak rakyat.

*Tidak ada salahnya meningkatkan performance melayani aspirasi rakyat*

Cilakanya hampir separuh anggota dewan yang terpilih tahun lalu keset berkantor di DPRD kota Solo. Padahal kepilih dan menjadi anggota dewan dibayar menggunakan duit pemerintah kota yang dianggarkan lewat badan anggaran tidaklah kecil mereka terima. Anggota DPRD Solo, seperti dikutib media local, memperoleh gaji atau pendapatan kotor mencapai Rp.43 juta per bulan, terinci atas perolehan pelbagai komponen.

Termasuk di dalamnya didalam komponen tersebut, mereka memperoleh duit buat tunjangan insentif yang besarnya bisa mencapai Rp.14.7 juta per orang. Lumayan besar’kan. “Saya yakin anggaran yang mereka terima dari rincian detail seperti itu. Nanti akan saya lakukan cek lagi. Seingat kami memang para anggota dewan itu menerima gaji dan lain-lain seperti itu,” ujar Kinkin Sultanul Hakim, Sekretaris DPRD Kota Solo, seperti dilaporkan Solo Pos, Kamis (11/9/25)

*Kami yakin kinerja anggota dewan akan meningkat dari waktu ke waktu*

Angka sebesar Rp43 juta tersebut, menurut Kinkin, merupakan angka sebelum dipotong. Sedangkan setelah dipotong pajak, pendapatan yang dibawa pulang anggota DPRD Solo setiap bulannya di kisaran Rp36 juta sampai Rp37 juta. “Jadi Rp36 juta sampai Rp37 juta bersih untuk anggota,” sambung dia.

Sejumlah anggota DPRD Solo periode 2024-2029 tidak merespons saat hendak diminta konfirmasi Espos soal informasi take home pay atau gaji mereka setiap bulan. Hanya satu legislator yang merespons, kendati tak menyebut angka.

“Minta ke Sekretariat DPRD Solo saja,” tulis legislator yang enggan disebut namanya itu. Sedangkan sumber Espos lainnya menuturkan pendapatan kotor anggota DPRD Solo pada 2024 di angka Rp43.262.130.. Biar tidak salah, katanya rincian komponen pendapatan Anggota DPRD Solo tahun 2024 mencakup pemberian uang untuk representasi sebesar Rp.1.575.000. Juga memperoleh tunjangan keluarga Rp.220.500. “Tunjangan jabatannya lumayan besar Rp.2.283.750, Juga memperoleh tunjuangan suami/istri dan anaknya Rp.220.500. Juga ada uang paket Rp.157.500 ditambah terima tunjangan beras sebesar Rp.289.680.”

*Jangan melupakan perjuangan sang proklamator menegakkan marhenisme*

Perolehan uang bulanan para anggota DPRD Kota Solo, ternyata tidak hanya angka yang disebutkan di atas tadi. Mereka juga memperoleh tunjangan panitia musyawarah sebesar Rp.91.350, tunjangan komunikasi insentif Rp.14.700.000; tunjangan perumahan Rp.12.640.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp.11.213.000

Diberitakan sebelumnya, DPRD Solo sepakat untuk membatalkan rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan. Pembatalan itu sebagai respons atau kepekaan sosial DPRD Solo atas situasi bangsa saat ini. “Tidak ada [kenaikan tunjangan], dibatalkan total. Iya, otomatis batal,” tutur Wakil Ketua DPRD Solo, Ardianto Kuswinarno, saat diwawancarai Espos via telepon WhatsApp (WA), baru-baru ini.

*Apapun partainya seharusnya untuk kepentingan rakyat*

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan semula tunjangan yang akan dinaikkan yaitu transportasi dan perumahan. Tunjangan tersebut sudah tidak naik dalam dua tahun terakhir. “Secara appraisal sebenarnya sudah layak. DPRD kabupaten malah lebih tinggi dari DPRD Solo. Ini [tunjangan] baru mau dinaikkan tapi situasi tidak tepat. Sehingga sudah dibatalkan,” terang dia.

Ardianto menyatakan legislator DPRD Solo tidak ingin mencederai hati masyarakat. “Lebih baik tidak usah naik. Teman-teman harus menyadari. Kesepakatan kita batalkan,” tegas dia. Menurut Ardianto para pimpinan fraksi di DPRD Solo sudah melakukan pertemuan atau rapat. Dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk membatalkan rencana kenaikan tunjangan.