Posts in category

Parlemen


Pansus DPRD Solo Selesaikan 18 Raperda Jadi Perda

Read More

PLT-Sa Wujud Nyata Filosofi 3-wmp Pemkot Solo

Read More

Antisipasi Ledakan Penduduk Melalui Perda Kependudukan

Read More

Tidak sedikit warga masyarakat yang mengetahui secara pasti tugas, kewajiban dan tanggungjawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo.  Salah satu dari tiga fungsi annggota dewan sebagai representasi wakil rakyat yaitu membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan daerah. Setidaknya anggota Panitia Khusus (Pansus) di DPRD dalam menjalankan fungsi legeslasi …

0 58

Memasuki tahun ketiga filosofi 3WMP tetap menjadi pedoman arah pembangunan jangka panjang2005-2025 menuju Solo sebagai Kota Budaya, Mandiri, maju dan sejahtera. Itulah sebabnya pelbagai pembangunan prasarana dan sarana terus-menerus dilanjutkan secara simultan. Pembangunan Rumah Deret di beberapa tempat maupun Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa), sebagai perwujudan filosofi 3-WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan) salah …

0 66

Proyeksi demografi yang dilakukan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, pada tahun 2025 akan terjadi ledakan jumlah penduduk di Indonesia tergambar dalam struktur piramida kependudukan. Penyebabnya, jumlah kelahiran total dari tahun ke tahun tak dapat dicegah, diikuti dengan menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Fenomena pertumbuhan jumlah penduduk, dibarengi dengan penurunan angka kematian bayi dan ibu …

0 108

Menjadi warga miskin adakalanya diuntungkan, tetapi acap justru mencilakakan. Tidak hanya persoalan status yang disandang sebagai rakyat kecil terstempel wong melarat, tetapi juga kucuran bantuan pemerintah yang mestinya diterima kadang malah tersendat. Tak hanya sekali pemerintah kota (Pemkot) Solo menggulirkan kebijakan mengentaskan kemiskinan, namun tak jarang malah terbengkelai. Meski didorong dengan berbagai Peraturan Daerah (Perda), …

0 129

Solo Eco Cultural City yang dicanangkan mantan walikota Surakarta, Joko Widodo, telah berjalan delapan tahun sejak tahun 2010 digulirkan Jokowi yang saat ini menjadi orang nomor satu di republik ini.  Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surakarta, diberi kewenangan untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Publik seluas 20 persen, dan RTH Privat seluas 10 persen. Keinginan …

0 157

Peraturan Daerah (Perda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sedang dirancang atas inisiaf anggota DPRD Kota Surakarta merupakan implementasi pengetatan aturan untuk menambah APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).  Meskipun sebenarnya berbagai aturan terkait dengan izin pendirian bangunan telah ada sebelumnya. Seperti misalnya peraturan izin mendirikan tower telekomunikasi dan izin menancapkan papan iklan, menurut wakil ketua Pansus, masih …

0 176

Sebagai sumber pembiayaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta, tidak ada kata lain selain peningkatan pajak daerah. Pemerintah Kota Surakarta memiliki kewenangan menarik pajak pada setiap orang dan/atau badan, dan bersifat memaksa berdasar undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi pembayar pajak, digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan …

0 88

Program pemekaran wilayah dalam kerangka koridor menata porsi keseimbangan antarwilayah agar pelayanan kepada masyarakat optimal, merupakan suatu keharusan.  Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, sebenarnya telah mengajukan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) selaku otoritas pemberi izin, baru periode kabinet pemerintahan presiden Jokowi, usulan Pemkot Solo disetujui. Pada tanggal 29 Mei 2017, Eko Subowo, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina …

0 130